Prosedur Pendirian Koperasi

TATA CARA

PENDIRIAN KOPERASI

1. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV Pembentukan (Pasal 6 s/d Pasal 16).
2. PP. nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. PP. nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
4. Permen Koperasi dan UKM No 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
5. Permen Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi

2. PERSYARATAN PENDIRIAN KOPERASI

1. Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dari Koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM.
2. Akta Pendirian Koperasi dari Notaris.
3. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan.
4. Daftar Hadir Rapat Pembentukan.
5. Foto Copy KTP Para Pendiri.
6. Rencana Awal kegiatan Usaha sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
7. Neraca Awal.
8. Bukti Setoran Modal ke Bank, paling sedikit sebesar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah dalam bentuk fotocopy rekening atas nama salah 1 (satu) pengurus Koperasi. khusus Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam (USP), modal yang disetor minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Koperasi primer dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk USP pada Koperasi sekunder
9. Daftar Inventaris Kerja.
10. Daftar Nama dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas dan calon Pengelola.
11. Daftar sarana kerja.

3. PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI

4. MATERI MUATAN ANGGARAN DASAR

       Materi muatan dalam Anggaran Dasar Koperasi sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama dan tempat kedudukan;
2. Daftar nama pendiri;
3. Landasan dan asas;
4. Visi dan Misi Koperasi;
5. Maksud dan tujuan serta bidang usaha (berdasarkan KBLI);
6. Ketentuan mengenai keanggotaan;
7. Ketentuan mengenai rapat anggota;
8. Ketentuan mengenai pengurus;
9. Ketentuan mengenai pengawas;
10. Ketentuan mengenai pengelola;
11. Ketentuan mengenai permodalan;
12. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi;
13. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha;
14. Ketentuan mengenai sanksi;
15. Ketentuan mengenai pembubaran;
16. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
17. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus.